REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliran dana pajak senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mengusut hal tersebut secara transparan.

Dijelaskan LaNyalla, permasalahan tersebut bisa menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah. Apalagi jika ada pernyataan kalau tidak bayar pajak nanti BBM bisa naik tiga kali lipat.

“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar,” tandasnya Selasa (14/3/2023).

Tidak itu saja, LaNyalla menilai masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.

"Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait alian dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir. Karena ini  menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat," jelasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak. "Karena tentunya para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika