REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua kepala daerah di Tanah Papua memberikan kemudahan berusaha kepada para investor. Kemudahan berusaha harus diberikan ke semua jenis investor, mulai dari investor dalam negeri, luar negeri, hingga investor dari kalangan orang asli Papua (OAP).
"Berikan kemudahan-kemudahan (berusaha), jangan dipersulit," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
Tito menjelaskan, kemudahan berinvestasi perlu diberikan karena sektor swasta berperan penting mendukung pembangunan. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi bagian dari negara G20 salah satunya karena perekonomian tumbuh berkat dukungan sektor swasta.
Peran penting sektor swasta, lanjut dia, tidak hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga untuk pemerintah daerah. Sektor swasta akan mempercepat pembangunan di daerah. Sebab, pemerintah daerah (Pemda) tidak akan bisa mempercepat pembangunan dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menambahkan, hadirnya sektor swasta di Tanah Papua juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia meminta semua pemda di Tanah Papua meningkatkan PAD hingga besarannya melebihi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Menurutnya, apabila PAD sudah melampaui TKDD, maka pemda akan lebih leluasa menyusun berbagai program yang mensejahterakan masyarakat. "Daerah-daerah yang fiskalnya melebihi (transfer) pusat pasti akan lebih maju," kata Tito.
Dengan berbagai manfaat tersebut, Tito meminta semua kepala daerah di Tanah Papua tak hanya mempermudah investasi, tapi juga membaca peluang usaha yang dapat menarik investor. Lebih lanjut, dia menyebut ada sejumlah faktor yang akan membuat investor tertarik menanamkan modal di wilayah paling timur Indonesia itu.
"Kondisi keamanan, kepastian hukum dalam berusaha, dan keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi pertimbangan bagi para investor," ujarnya. Untuk membangun infrastruktur yang memadai, lanjut dia, maka pemda harus menggunakan APBD.
Rakor ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat, Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, serta Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua. Turut hadir bupati/wali kota se-Tanah Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
