Jumat 03 Feb 2023 19:40 WIB

Angka Stunting di Lombok Tengah Turun Jadi 20,81 Persen

Kasus stunting di Lombok Tengah hampir ada di semua desa

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kiri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rakernas BKKBN itu membahas tentang strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta program percepatan penurunan stunting 2023.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kiri) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rakernas BKKBN itu membahas tentang strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta program percepatan penurunan stunting 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, PRAYA -- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan dari hasil pemantauan status gizi terjadi penurunan kasus stunting di 2022 mencapai 20,81 persen dari prevalensi kasus stunting 2018 mencapai 30,05 persen.

"Kasus stunting di Lombok Tengah masih di angka 18.680 balita," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Tengah, Kusriadi di Praya, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga

Ia mengatakan untuk menurunkan angka kasus stunting sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2024 di angka 14 persen, pemerintah daerah telah melakukan berbagai program termasuk melibatkan semua OPD terkait.

"Program yang dilaksanakan penambahan pemberian gizi makanan dan pengukuran serentak dengan melibatkan dinas pendidikan," katanya.

Kasus stunting di Lombok Tengah hampir ada di semua desa, namun dalam percepatan penurunan dilakukan penanganan kasus stunting di Lombok secara zonasi atau di fokuskan di desa yang kasus stunting cukup tinggi.

"Tahun ini difokuskan di 15 desa, namun desa yang lain juga tetap dilakukan program penurunan angka stunting," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membentuk peraturan bupati (Perbup) untuk percepatan penurunan angka kasus stunting sesuai dengan program Presiden Jokowi.

"Tujuan supaya target penurunan stunting secara nasional maupun kabupaten di 2024 bisa mencapai 14 persen," kata Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung.

Dengan adanya Perbup tentang pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting, kemiskinan dan perwujudan Kabupaten layak anak tersebut diharapkan dapat memperkuat peran semua OPD sesuai tugas dan fungsinya.

"Perlu kolaborasi dalam penurunan kasus stunting ini, sehingga bisa mempercepat penurunan stunting di Lombok Tengah," katanya.

Jumlah kasus stunting di Lombok Tengah saat ini masih mencapai 20,8 persen atau di angka 18.860 balita, sehingga dibutuhkan adanya gerakan bersama dalam melaksanakan program penurunan stunting.

"Banyak program yang harus dilakukan, sehingga penurunan stunting itu sesuai dengan target," katanya.

Ia mengatakan target penurunan angka stunting di Lombok Tengah di 2023 ini sebanyak 6 persen, sehingga di 2024 bisa mencapai 14 persen sesuai target pemerintah pusat. "Targetnya turun 6 persen," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement