Ahad 22 Jan 2023 16:49 WIB

Ini Paparan LSI dari Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi saat ini di angka 76,2 persen.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo bersama rombongan mengikuti Jalan Sehat Menuju 1 Abad NU di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Ahad (22/1/2023). Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi saat ini di angka 76,2 persen. (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Presiden Joko Widodo bersama rombongan mengikuti Jalan Sehat Menuju 1 Abad NU di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Ahad (22/1/2023). Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi saat ini di angka 76,2 persen. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2023 ini meningkat signifikan. Dari 1.221 responden yang disurvei periode 7-11 Januari 2023, sebanyak 76,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden.

"Kita menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden, kalau kita lihat trennya, tren kinerja presiden ini mengalami peningkatan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya di rilis survei LSI bertajuk Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini, Ahad (22/1/2023).

Baca Juga

Djayadi mengatakan, peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan pada September 2022 lalu yang tingkat kepuasan publik kepada presiden yang hanya sebesar 62,6 persen.

"Sejak 3 bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat, dari 62,6 persepsi pada September menjadi sekarang ke 76,2 persen. Jadi kalau kita lihat tiga bulan terakhir peningkatannya cukup signifikan," ujarnya.

Djayadi menilai, peningkatan ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi publik terhadap ekonomi dan hukum. Dia menjelaskan, meski secara umum masih lebih banyak masyarakat yang menilai ekonomi secara negatif dibandingkan yang menilai positif yakni 35,6 persen menilai negatif dan 27 persen menilai ekonomi baik.

Namun demikian, angka ini justru lebih baik dibandingkan 3- 4 bulan terakhir. Yakni, tren yang menilai negatif cenderung menurun secara signifikan dari 52 persen pada September menjadi 35, persen pada Januari.

Begitu juga, penilaian terhadap kondisi hukum lebih banyak yang menilai negatif 32,6 persen, dibandingkan yang nilai positif yaitu 27,6 persen. Namun, seperti halnya ekonomi, tren penilaian negatif ini trennya berkurang sejak 3 bulan terakhir.

"Kalau kita lihat trennya, tren kinerja presiden ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi terhadap hukum itu sejak 3 bulan terakhir, kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat," ujarnya.

Hal ini tergambar dalam survei yang mempersepsi ekonomi positif itu 93 persen menyatakan puas pada presiden. Sedangkan yang mempersepsi ekonomi negatif itu hanya 54 persen yang menyatakan puas kepada presiden.

Sama halnya dengan penegakan hukum, yang menilai penegakan hukum positif atau baik itu 91 persen menyatakan puas dengan kinerja presiden. Sedangkan, yang menilai buruk itu 61 persen saja yang menyatakan puas kepada kinerja presiden. 

"Jadi sejalan dengan persepsi ekonomi persepsi terhadap penegakan hukum tampaknya juga berkaitan dengan kinerja kepada presiden, dengan kata lain, kinerja pemerintah,,kinerja anak buah presiden di tingkat ekonomi maupun hukum dalam konteks ini berkaitan positif dengan tingkat kinerja tingkat kepuasaan masyarakat terhadap atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden," ujarnya

 

Djayadi juga menguraikan, kinerja presiden yang positif ini dipersepsi semua kategori baik kategori gender perempuan dan laki-laki maupun kategori usia, dan segi pendidikan. Sedangkan kategori etnis, yang paling rendah penilaiannya terhadap kinerja presiden secara persentase yaitu etnis Betawi, Minang dan Bugis. Sementara, dari segi pekerjaan profesi penilaian paling rendah berasal dari ibu rumah tangga, sedangkan tingkat pendapatan, tingkat kepuasan cenderung makin tinggi pendapatan maka makin tinggi kepuasan.

"Dari segi wilayah kota/desa tingkat kepuasan kepada Presiden sedikit lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan, barang kali ini juga ada kaitannya dengan BBM tadi, kemudian wilayah dari segi wilayah di tingkat kepuasaan paling rendah itu ada di Banten dan DKI dan segi persentase, yang lainnya cenderung di atas  70 persenan tingkat kepuasan kepada presiden," ujarnya.

Survei LSI tentang Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini dilakukan melalui telepon dengan metode random digit dialing (RDD) atau secara acak kepada 1.221 responden. Survei yang dilakukan pada  7-11 Januari 2023 ini memiliki tingkat kepercayaan 95 pesen dan margin of eror 2,9 persen. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement