Jumat 30 Sep 2022 13:17 WIB

Berhentikan Lukas Enembe, Pengamat: Langkah Tepat AHY Selamatkan Partai

Pesan AHY kemarin isyaratkan kemungkinan adanya aktor yang ingin kuasai Papua.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Indira Rezkisari
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi salam sebelum menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi.
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi salam sebelum menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam menilai, kasus dugaan praktik korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe membuat Partai Demokrat serbasulit. Di satu sisi harus memercayai kadernya sendiri, tetapi di sisi lain harus menjaga kredibilitas partainya dalam narasi besar agenda antikorupsi.

"Karena itu, langkah AHY untuk memberhentikan Lucas Enembe selaku Ketua DPD PD Papua merupakan langkah yang tepat," kata dosen ilmu politik dan studi internasional Universitas Paramadina itu, dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

Baca Juga

Menurut Khoirul, selain bisa dimanfaatkan untuk menguatkan narasi keberpihakan terhadap agenda antikorupsi, keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga akan menyelamatkan partainya dari sasaran tembak arus besar yang menghendaki pengusutan kasus Lucas Enembe. "Di sisi lain, AHY mengingatkan bahwa agenda penegakan hukum terkait kasus Lukas Enembe juga sarat dengan muatan politik yang kental," terangnya.

Hal itu, lanjut Khoirul, mengisyaratkan banyaknya aktor besar yang ingin bermain, mengambil untung dan mengamankan kepentingannya di Papua. Yaitu melalui upaya penyingkiran Lukas dari posisi gubernur Papua. Kepentingan itu bisa saja terkait pengamanan sumber-sumber logistik dan sumber daya di Papua, hingga upaya penggusuran struktur kekuasaan yang selama ini bertahan di Papua.

 

"Siapa yang bisa 'mengambil untung' dari tersingkirnya Lukas Enembe, akan mampu menguasai sumber-sumber logistik dan pemenangan suara pemilih Papua dalam kontestasi politik 2024. Mengingat penggunaan sistem noken dalam mekanisme pemungutan suara di Papua," ujarnya.

Menurut Khoirul, dicopotnya Lukas Enembe selaku Ketua DPD PD Papua, jelas membuat daya tawar politik Lukas semakin lemah. Kondisi ini memberikan peluang lebih terbuka bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus ini, supaya tidak berkepanjangan.

"Terkait kekhawatiran penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, maka KPK harus bisa membuktikan netralitas, independensi dan profesionalitasnya," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Apakah internet dan teknologi digital membantu Kamu dalam menjalankan bisnis UMKM?

  • Ya, Sangat Membantu.
  • Ya, Cukup Membantu
  • Tidak
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement