REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar. Salah satunya adalah I Nyoman Wara yang dalam penyampaian visi dan misinya menawarkan trilogi pemberantasan korupsi.
Ia menjelaskan, korupsi terjadi karena tiga hal, yakni karena adanya tekanan dan kesempatan atau opportunity. Terakhir adalah karena ada rasionalisasi dari pelaku korupsi.
"Untuk itu, kami menawarkan trilogi pemberantasan korupsi dengan cara menggunakan pendekatan segitiga fraud itu," ujar Nyoman di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Segitiga pemberantasan korupsi yang pertama adalah membangun kesadaran antikorupsi di masyarakat. Menurutnya, poin ini menjadi penting agar semua pihak memahami dampak buruk dari perilaku korupsi.
Kedua adalah menguatkan sistem pencegahan korupsi. Salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan strategi nasional pemberantasan korupsi yang sesungguhnya sudah dimiliki oleh pemerintah.
"Dan (ketiga), bagaimana mengefektifkan penindakan yang tetap profesional dan akuntabel. Nah inilah yang kami istilahkan dengan trilogi pemberantasan korupsi," ujar Nyoman.
Pola pikirnya adalah membentuk budaya antikorupsi agar Indonesia bebas dari korupsi. Ia menyadari pemikiran ini bukan hal baru, tapi itu disebutnya sebagai optimalisasi dari yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah maupun KPK selama ini.
"Kita sudah punya KPK dengan berbagai kewenangan, SDM, sarana, dan prasarana. Sementara dari sisi negara kita juga punya harapan dari masyarakat strategi nasional pemberantasan korupsi, dukungan dari pemerintah, DPR, dan juga lembaga lainnya," ujar Nyoman.
"Oleh karena itu, kami berusaha mengoptimalkan itu semua dalam bentuk trilogi pemberantasan korupsi, yaitu pembangunan kesadaran yang pertama, kedua penguatan sistem, dan yang ketiga penindakan," sambungnya.
