REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Peluncuran ini dilakukan di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Gubernur Khofifah mengatakan program perlindungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pascakebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.
Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program. “Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegasnya.
Rinciannya terdiri dari pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600 ribu per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar. Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600 ribu. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 miliar. Tak hanya itu, bantuan sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30 ribu pelaku Usaha Mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu dengan total bantuan sebesar Rp 18 miliar.
Selanjutnya pemberian bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000. Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Untuk program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 kelompok (5.000 rumah tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar. Selain itu juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 600 juta.
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi Gubernur Khofifah menegaskan akan diberikan subsidi transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.
Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40 ribu keluarga dengan total bantuan sebesar Rp 80 miliar. “Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit yaitu Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata, dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Gubernur Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
