REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Pemerintah Kota (Pemkot) Malang optimistis 2023 akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi. Optimisme ini tidak hanya ditunjukkan untuk ekonomi nasional tapi daerah juga.
Wali Kota Malang, Sutiaji menilai, momentum tersebut harus dimanfaatkan dari sekarang. "Momentum di tahun akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023), untuk mencapai target-target indikator pembangunan yang telah ditetapkan,” kata Sutiaji saat membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Savana, Rabu (19/1).
Sutiaji tak menampik, pandemi telah mempengaruhi pencapaian sejumlah target dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebagai contoh, kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kemiskinan dan angka pengangguran pada 2020.
Sementara itu, kinerja sejumlah indikator tercatat tetap positif selama pandemi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat naik dari 81,45 pada 2020 menjadi 82,04 di tahun berikutnya. Penguatan dimensi sosial budaya juga terpantau dari membaiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Kemudian pada aspek tata kelola pemerintahan, kata Sutiaji, capaiannya juga signifikan. Hal ini terlihat pada kenaikan nilai indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari predikat BB pada 2019 menjadi A pada tahun berikutnya. Menurut Sutiaji, hanya 11 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil memperoleh predikat tersebut.
"Capaian ini berbarengan dengan raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berturut-turut ke-10 kalinya," ungkap pria berkacamata ini.
Untuk diketahui, setidaknya ada lima prioritas Kota Malang pada 2023. Kelima prioritas tersebut antara lain pemenuhan target kinerja dan penguatan penuntasan permasalahan utama seperti banjir, kemacetan, dan pengangguran. Kemudian penguatan ketahanan sistem kesehatan, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas, serta penguatan branding kota.
Selanjutnya, Sutiaji juga memaparkan mengenai rancangan tema RKPD 2023. Tema RPKD pada 2023 akan berkaitan dengan pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu mengatakan, Forum Konsultasi Publik adalah bagian proses perencanaan pembangunan untuk mewadahi aspirasi publik terhadap rancangan awal RKPD 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan ini membahas tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan."Kami mengundang lebih kurang 225 perwakilan berbagai stakeholders sebagai bentuk nyata partisipasi publik,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
