REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Effendi Choirie menyarankan kepada internal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berbenah diri. Saran ini menyusul munculnya wacana pembubaran MUI di masyarakat hingga media sosial.
"Adanya wacana ini merupakan kritik yang harus ditanggapi dengan bijak. Tapi, pandangan saya MUI itu harus berbenah diri dan melakukan konsolidasi internal," ujar Effendi Choirie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (24/11).
Yang paling penting dalam pembenahannya, kata dia, adalah bagaimana pengurus dalam menjalankan proses rekrutmen keanggotaan dan tokoh yang akan dijadikan pengurus MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah. "Rekrutmennya harus betul-betul ketat. Yang jadi pengurus harus ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Jadi, harus agamawan dan budayawan," kata pria yang biasa disapa Gus Choi ini.
Dia menegaskan, jangan lagi yang masuk dalam kepengurusan MUI merupakan orang-orang yang fundamentalis dan yang anti-Pancasila atau tokoh ekstrimis yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. "Itu bahaya bagi bangsa dan negara karena MUI menggunakan berbagai fasilitas negara," katanya.
Ke depan, mantan sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini mengusulkan agar yang masuk dalam susunan kepengurusan MUI menjalani serangkaian tes terkait, dan dilihat pendidikan serta track record-nya. Hal itu penting dilakukan demi menjaga muruah dan nama baik MUI di masa mendatang.
Seluruh rakyat Indonesia menginginkan jika MUI bukan asal rekrutmen orang. "MUI jangan sampai sarang teroris. MUI jangan jadi pemecah belah bangsa. Kasus fatwa Ahok itu berdampak pemecah belah bangsa," papar Gus Choi.
Selain itu, mantan anggota DPR ini juga menganjurkan agar yang masuk dalam kepengurusan MUI bukan merupakan aktivis politik. Sebab, aktivis politik itu selalu mengedepankan kepentingannya.
"Banyak juga aktivis politik kalau menanggapi isu belepotan, akibatnya justru merusak citra MUI sendiri," ujarnya.
Baca Juga:
- MUI: Ayo Bersatu Lawan Terorisme
- BNPT Petakan Wilayah Rawan Paham Radikal Terorisme
- GP Ansor Ungkap Ada Sistem Terorisme Susupi Lembaga Negara
Seperti diketahui, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang yang diduga terkait kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Ketiganya, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat.
Mereka terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAM BM ABA) milik kelompok teroris JI. Ahmad Zain An-Najah merupakan anggota Komisi Fatwa MUI yang telah dinonaktifkan setelah penangkapannya.
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kesalahan seorang anggota MUI bukan berarti kesalahan lembaga. Ia mengingatkan, keberadaan MUI sangat penting bagi umat Islam.
“Karena fatwanya dijadikan pegangan dalam melaksanakan nilai-nilai Islam oleh masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengatakan hal senada. Wapres mengatakan, MUI merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan lebih dari 60 ormas Islam.
Karena itu, jika ada salah satu masalah di anggotanya maka yang harus dituntaskan adalah anggota tersebut. "Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah," kata Maruf Amin dalam keterangan, Selasa (23/11).
Dia menilai, MUI harus tetap eksis dan berdiri di Indonesia. Dia menegaskan, sudah banyak kontribusi nyata MUI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini, mulai dari pembuatan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme hingga ikut menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT).
Karena itu, ia mengatakan, keliru jika ada pihak yang menganggap MUI tidak memperhatikan masalah terorisme. “Sejak awal MUI justru merupakan partner pemerintah di dalam rangka penanggulangan terorisme," kata dia.
Kiai Ma'ruf menegaskan, MUI selalu menentang keras tindakan terorisme. MUI juga sudah membuat tim penanggulangan terorisme.
Menurutnya, TPT ini menjalankan fungsinya dalam upaya menangkal terorisme dan radikalisme bersama pemerintah dan ormas-ormas Islam lain. Karena itu, ia mengatakan, tuntutan pembubaran MUI sangat tidak rasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
