REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan pihaknya bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan menutup ruang pungutan liar (pungli) pada seluruh layanan publik. Anies menegaskan komitemen untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bebas Pungli.
"Di sini selalu ada ruang, kami sebutnya greed atau keserakahan, muncul potensi pungli. Kami ingin sama-sama pastikan bahwa di Jakarta terbebas dari pungli itu," kata Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/11)
Upaya menutup ruang pungli itu dilaksanakan salah satunya melalui penandatanganan Komitmen Bebas Pungli 2021 dari Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Kejaksaan Tinggi yang disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Anies menyebut jajaran yang tersebar pada enam kota dan kabupaten di DKI juga memiliki kesamaan komitmen untuk memberantas pungli atau korupsi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan sebelumnya pihaknya menerapkan digitalisasi sehingga layanan publik dilakukan secara transparan dan menekan potensi pungli. Sedangkan dari sisi petugas di lapangan, Anies mengungkapkan para personel mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga optimistis dapat menutup potensi pungli.
"Komitmen ini kami lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kota ini terbebas dari pungli, mudah-mudahan ini akan memberikan ketenangan di dalam urusan dengan pemerintah," ujar Anies.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mencanangkan provinsi bebas pungli terutama pada sektor layanan publik. "Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," tutur Anies.
