Kamis 28 Oct 2021 21:27 WIB

Sumpah Pemuda, Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja

Pengamat menilai momentum sumpah pemuda bisa dijadikan refleksi bagi pemerintah

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Intelijen dan Keamanan Republik Indonesia, Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa momentum sumpah pemuda bisa dijadikan refleksi bagi pemerintah. Menurutnya, eksekutif bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan dan berkolaborasi antar institusi termasuk dengan TNI-POLRI.

Dia menilai bahwa Polri di era kepemimpinan Jendral Listyo Sigit harus diakui terjadi perubahan yang positif. Menurutnya, Peran Polri dalam penanganan Covid-19 juga sangat signifikan karena berhasil merangkul anak muda dan mahasiswa.

Baca Juga

"Polri berhasil memperbaiki tata kelola lembaga dan teknik komunikasi yang benar. Buktinya mereka berhasil merangkul mahasiswa sebagai pemuda yang produktif, untuk mensosialisasikan vaksinasi hingga roadshow vaksinasi serentak di berbagai kampus di Indonesia," katanya dalam keterangan, Kamis (28/10).

Dia melanjutkan, Polri yang mempunyai tugas utama dibidang keamanan sehingga ikut menyukseskan program vaksinasi kepada masyarakat. Dia mengatakan, vaksinasi oleh Polri mudah diakses dan tersebar sehingga membantu masyarakat yang ingin divaksin.

Namun, dia melanjutkan, tantangan Polri saat ini cukup besar terutama untuk perbaikan internal. Dia mengungkapkan, pimpinan polri perlu memberikan tindakan tegas terhadap beberapa oknum Polri dalam kasus-kasus yang viral akhir-akhir.

Menurutnya, tidak mudah untuk mewujudkan Polri yang presisi. Namun, sambung dia, langkah-langkah menuju hal tersebut sudah dimulai dengan baik terutama ketegasan dan konsistensi pimpinan Polri.

"Perubahan menjadi Polri yang Presisi hingga ke tingkat bawah menjadi tantangan yang harus diselesaikan," katanya dalam diskusi dengan tema 'Situasi Polhukam Pasca 2 Tahun Presiden Jokowi-Amin'.

Direktur Eksekutif Kajian Strategis Demokrasi, Ibrahim Mansyur menyampaikan bahwa banyak kejadian, seperti Menag, Yaqut dan Mensos, Risma sebagai pembantu presiden yang blunder komunikasi politik. Menurutnya, hal itu mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Dia menilai, perlu adanya kerjasama antara kedua pembantu presiden tersebut dengan anak-anak muda. Dia berpendapat, mereka sebaiknya merekrut ribuan penasihat muda untuk memperoleh masukan atau ide-ide konstruktif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak memperkeruh suasana.

Direktur Eksekutif Human Studies, Rasminto mengatakan, pemuda hari ini adalah gambaran bangsa Indonesia di masa depan. Dia melanjutkan, sebabnya membangun pemuda adalah membangun generasi masa depan bangsa.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur menyatakan, dua tahun kepemimpinan, Presiden Jokowi perlu memperbaiki komunikasi politik dan komunikasi publik. Terutama, sambund gia, pada menteri-menteri yang terkadang ucapannya tidak menggambarkan pejabat publik sebagai contoh kepada rakyatnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Apakah internet dan teknologi digital membantu Kamu dalam menjalankan bisnis UMKM?

  • Ya, Sangat Membantu.
  • Ya, Cukup Membantu
  • Tidak
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement