REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Beberapa daerah mengalami peningkatan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) meski kasus Covid-19 di daerah tersebut terus menurun. Pada pekan ini, Kabupaten Garut di Jawa Barat dan Kabupaten Pati di Jawa Tengah naik dari PPKM level 2 ke level 3.
Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, PPKM di Garut kembali menjadi level 3 setelah pada pekan lalu sempat ke level 2. Kenaikan level ini disebabkan karena penilaiannya berdasarkan persentase vaksinasi yang masih rendah.
"Memang ada satu kebijakan pusat bahwa penetapan level dipengaruhi satu item, yaitu ketercapaian vaksinasi," kata Nurdin Yana yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Garut di Garut, Selasa (5/10).
Ia menuturkan, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan sejumlah kota/kabupaten termasuk Kabupaten Garut kembali masuk pada PPKM level 3 yang membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Salah satunya adalah penutupan tempat wisata.
Daerah yang bisa menerapkan PPKM level 2, kata dia, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yaitu kasus Covid-19 rendah dan tingkat keterisian pasien Covid-19 di rumah sakit sedikit. Selain itu, capaian vaksinasi juga harus di atas 50 persen.
"Capaian vaksinasi harus di atas 50 persen, ini yang menyebabkan kita turun ke Level 3, padahal dari sisi kasus dan BOR, kita sudah rendah," katanya.
Ia mengungkapkan, capaian vaksinasi di Kabupaten Garut pada kisaran 27 persen dari total penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, sehingga menjadi pertimbangan masuk ke Level 3. Pemkab Garut, kata dia, mengalami kendala keterbatasan stok dosis vaksin Covid-19 sehingga capaian persentase vaksinasi belum bisa mencapai 50 persen.
Sebab yang sama juga dialami Kabupaten Pati yang harus kembali menerapkan PPKM level 3 setelah sebelumnya menerapkan level 2. Capaian vaksinasi di daerah ini masih rendah karena baru 29 persen.
"Penyebabnya bukan karena banyaknya temuan kasus COVID-19, melainkan vaksinasi yang masih rendah," kata Bupati Pati Haryanto.
Ia mengakui, alokasi vaksin yang diterima dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Pati belum mencapai 50 persen dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti saja karena yang mengatur pemerintah pusat, sedangkan suplai vaksin juga tidak banyak.
"Jika dibandingkan dengan daerah lain yang persentasenya cepat naik, karena jumlah penduduknya kecil, sedangkan di Pati jumlah penduduknya 1,4 juta, sementara suplai vaksin yang didapat hampir sama dengan daerah yang jumlah penduduknya sedikit," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
