Selasa 24 Aug 2021 18:46 WIB

Airlangga: Banpres UMKM-PKL Ditambah Empat Juta Penerima

Pemerintah menganggarkan BPUM untuk 4 juta UMKM-PKL sebesar Rp 4,8 triliun.

Red: Agus raharjo

Foto: SIGID KURNIAWAN/ANTARA

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pengarahan dalam penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada alumni program Kartu Prakerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Pemberian KUR tersebut menambah portofolio penyaluran KUR BNI yang hingga 31 Maret 2021 telah mencapai Rp7,1 triliun bagi 72 ribu penerima di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah bakal menambah empat juta penerima bantuan presiden produktif pada kuartal III 2021. Rinciannya, sebanyak tiga juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan satu juta pedagang kaki lima (PKL).

Mereka bakal menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 1 juta. “Kuartal III 2021 akan ada empat juta penerima bantuan langsung dari Presiden dengan total anggaran Rp 4,8 triliun,” tutur Airlangga saat Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8).

Pemerintah mencatat, hingga saat ini ada 9,8 juta UMKM menerima BPUM dengan alokasi Rp 11,76 triliun. Menko Perekonomian menambahkan, selain banpres, pemerintah telah memberikan bantuan untuk UMKM melalui penempatan dana pada perbankan dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR dengan pagu Rp 42,17 triliun.

Hingga saat ini, sekitar 4,45 juta UMKM memanfaatkan insentif ini. Insentif juga diberikan dengan subsidi pajak maupun sewa ruko bagi pelaku UMKM. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, anggaran pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 744,7 triliun. Serapan anggaran ini mencapai 43,8 persen atau sekitar Rp 326,16 triliun.

Target investasi

Di sisi lain, Menko Airlangga juga mengaku pemerintah menargetkan investasi pada 2022 sebesar Rp 1.200 triliun di depan anggota Apindo. Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, target itu bisa dicapai jika ada kerja sama antara pemerintah dengan Apindo atau stakeholder lainnya.

“PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stakeholder utamanya Apindo dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri),” kata Airlangga.

Menko Perekonomian mengatakan, target itu bisa dicapai dengan memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi dan implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu caranya adalah penggunaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin.

Airlangga mengaku, pada semester I 2021, Indonesia menerima investasi sebesar Rp 442 triliun. Jumlah ini naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Sementara, pemerintah telah menargetkan investasi sepanjang 2021 mencapai Rp 900 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika