Selasa 01 Jun 2021 14:52 WIB

Data Desa Presisi, Bantu Bupati Ambil Keputusan

Tanpa data yang akurat dan valid, bupati tidak bisa membuat keputusan

Bupati Gianyar I Made Agus Mahayasastra, ketika menunjukkan apresiasinya pada hasil Data Desa Presisi (DDP) Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (31/5).
Foto: Gianyar
Bupati Gianyar I Made Agus Mahayasastra, ketika menunjukkan apresiasinya pada hasil Data Desa Presisi (DDP) Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (31/5).

REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Guna mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat akurasi data yang valid akan menuntun seorang Bupati dalam mengambil keputusan. Hal ini telah dipraktikan Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayasastra, yang berhasil mengkompilasi data desa melalui Data Desa Presisi (DDP).

"Andaikan tiga tahun lalu sebelum saya jadi Bupati, saya punya data seperti ini, komplit di seluruh desa, mungkin Gianyar itu sudah nomor satu di Indonesia,” ujar I Made Agus Mahayasastra, ketika menunjukkan apresiasinya pada hasil Data Desa Presisi (DDP) Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (31/5) lalu.

Kabupaten dengan luas wilayah 368 kilometer persegi dengan jumlah penduduk nomor tiga di Bali terus berbenah.  Salah satu capaian yang diraih Bupati antara lain membangun pasar terbesar di Bali yang kini mencapai penyelesaian 65 persen. Ia juga berhasil membangun dua rumah sakit.

photo
Bupati Gianyar I Made Agus Mahayasastra, ketika menunjukkan apresiasinya pada hasil Data Desa Presisi (DDP) Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (31/5). - (Kabupaten Gianyar)

Inisiatif untuk menghasilkan DDP menurut Made, berasal dari studi doktoral Rieke Diah Pitaloka yang dielaborasi dan dan dikembangkan di Bali. Selain Bali, ada dua desa lainnya yakni Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dan Desa Sibandang Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ikut mengimplementasikan DDP dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

“Saya ingin sampaikan 2022 semua desa harus sudah seperti Desa Tegallang,” kata Made dalam siaran persnya.

Menurut Bupati tanpa data yang akurat, tanpa data yang valid, tanpa data yang benar, tentu tak bisa menuntun bagaimana bupati membuat keputusan. Sehingga, lanjut dia, bila salah dalam pengambilan keputusan, maka akan bermasalah dalam pembiayaan dan menimbulkan kerugian, jauh melebihi daripada yang diperkirakan.

Ia yakin DDP menjadi perwujudan cita-cita Bung Karno yang sudah memikirkan pembangunan berbasis data sejak 1959 atau 60-an tahun yang lalu. Ia terpesona pada aplikasi DDP yang hasil output-nya bisa lihat dalam hitungan detik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement