REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta menyatakan generasi Z sejauh ini mendominasi jumlah penduduk di daerah itu sehingga ke depan bisa menjadi bonus demografi yang harus memperoleh perhatian dari pemerintah. Kepala BPS Kota Surakarta Totok Tavirijantodi Sabtu (20/3), menyatakan jika dilihat dari kelompok umur banyak penduduk yang masih berusia muda, salah satunya kelompok "post" generasi Z yang umurnya kurang lebih tujuh tahun jumlahnya 11 persen.
Komposisi paling banyak yaitu generasi Z dengan usia 8-23 tahun yang jumlahnya mencapai 25 persen. Ia mengatakan jika kedua kelompok tersebut digabung maka jumlahnya sudah mencapai 36 persen."Ke depannya akan banyak terkait dengan penyediaan pekerjaan, istilahnya bonus demografi. Saat ini levelnya anak sekolah jumlahnya banyak," katanya.
Ia mengatakan untuk generasi milenial, yaitu kelompok penduduk dengan usia 24-39 tahun, di Kota Solo jumlahnya 24 persen dan generasi X, yaitu rentang usia 40-55 tahun ada 23 persen."Di atas 55 tahun atau 'boomer' jumlahnya 17 persen," katanya. Ia mengatakan angka tersebut terlihat dari hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS tahun lalu. Dari kegiatan SP itu pula, BPS mencatat bahwa Kota Solo merupakan kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah.
Meski demikian, dari 522.364 jiwa yang menempati kota dengan luas 46 kilometer persegi ini tidak semua ber-KTP Solo."Untuk yang ber-KTP Solo sekitar 95 persen, sedangkan limapersennya tidak ber-KTP Solo tetapi tinggal di Solo," katanya.
Ia mengatakan dari hasil sensus penduduk juga tergambar bahwa kawasan tengah di Kota Solo sudah mulai kosong penduduk karena lebih banyak digunakan sebagai pusat ekonomi dan sentra usaha."Penduduk mulai lari (berpindah, red.) ke (kawasan, red.) pinggir. Kalau bicara programnya Pak Wali (Wali Kota Surakarta, red.) kan sudah siapkan rumah susun sewa dan sebagainya, tetapi bagi yang uangnya cukup beli perumahan di Sukoharjo atau Karanganyar," katanya.
Mengenai ketidaksesuaian alamat KTP dengan tempat tinggal penduduk, menurut dia, perlu ada upaya penataan ulang."Ke depan ini harus dibenahi, harus diberikan solusi. Saat sensus penduduk lalu saya sempat 'ngobrol' dengan responden, ternyata di Solo ini banyak yang tidak mau melepas status kependudukannya,"katanya.
Banyak kebijakan yang prorakyat, apa-apa mudah, termasuk penyaluran bantuan-bantuan. "Selain itu terkait dengan zonasi, kalau dia ber-KTP Solo mau sekolah di Solo jauh lebih gampang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
