REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhbib Abdul Wahab, Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Sekretaris LPP PP Muhammadiyah

Belum lama ini, Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal karena dianggap melanggar disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN (Aparatur Sipil Negera). Laporan bernada stigmatisasi dan pembunuhan karakter ini tentu menimbulkan reaksi publik dan kegaduhan yang tidak perlu terjadi.

Azyumardi Azra misalnya menyebut laporan itu absurd, tidak berdasar, dan tidak masuk akal. Karena dengan reputasi internasionalnya, Din Syamsuddin merupakan tokoh terkemuka yang menyerukan wasathiyah (moderasi) Islam.

Sebagai Guru Besar, dia banyak berkontribusi  bukan hanya kepada UIN Jakarta, tetapi juga kepada Muhammadiyah dan negara bangsa dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun  peradaban dunia yang lebih adil. Stigmatisasi radikal kepada ulama sekaliber Din Syamsuddin merupakan sebuah fenomena Islamofobia yang bernuansa provokasi dan adu domba umat Islam.

Tiga ormas Islam: Muhammadiyah, NU, dan MUI, merespon kasus stigmatisasi tersebut dengan menegaskan bahwa tuduhan radikal tersebut salah alamat dan menunjukkan para penuduh tidak paham Islam. Stigmatisasi itu diduga digerakkan kekuatan tertentu dengan agenda tertentu pula.

Menurut John L. Esposito, isu radikalisme agama merupakan “taman bermain” bagi intelijen, dan ini membahayakan masa depan agama. Karena itu, stigmatisasi radikal terhadap agama tertentu, khususnya Islam, dan ulamanya merupakan ancaman serius yang dapat merusak sistem demokrasi sosial politik dan kehidupan umat beragama di Indonesia.