REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eko Widiyatno, S Bowo Pribadi, Wahyu Suryana
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mencoba langkah 'lockdown' mini di akhir pekan ini. Gerakan yang disebut sebagai 'Jateng di Rumah Saja' itu akan dilaksanakan serempak di seluruh Jawa Tengah pada 6-7 Februari 2021.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr Slamet Rosyadi, mengatakan gerakan 'Jateng di Rumah Saja' seharusnya bisa mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19. "Saya pikir program stay at home dalam jangka pendek bisa mengurangi mobilitas masyarakat," katanya, Rabu (3/2).
Hal tersebut kata dia akan berdampak positif terhadap upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Program tersebut namun harus diiringi dengan penegakan disiplin protokol kesehatan secara masif agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku.
"Para perangkat daerah tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan juga harus berperan lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing," katanya.
Selain itu pelaksanaan operasi yustisi dengan melibatkan seluruh unsur terkait, kata dia, harus lebih digencarkan, terutama saat pelaksanaan gerakan 'Jateng di Rumah Saja'. Kendati demikian dia juga mengatakan selama penerapan program tersebut, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat yang bekerja dengan upah harian.
"Perlu dipikirkan juga bahwa untuk mereka yang bekerja dengan upah harian atau usaha kecil akan sangat terdampak secara ekonomi. Pemerintah daerah harus mempersiapkan solusi misalkan dengan memberikan bantuan sosial," katanya.
Selain itu, kata dia, program tersebut juga harus diiringi dengan tes cepat antigen atau tes usap PCR secara masif. "Program tinggal di rumah perlu diikuti juga dengan pengujian PCR secara masif untuk memastikan siapa yang sehat dan yang sakit," katanya.
Gubernur Ganjar Pranowo memastikan seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mendukung gerakan 'Jateng di Rumah Saja'. Ganjar juga meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
Orang nomor satu di Jateng itu mengimbau masyarakat menunda seluruh kegiatan yang sudah direncanakan pada akhir pekan nanti. Melalui surat edaran, Ganjar juga akan meminta restoran, tempat wisata hingga pasar untuk tutup selama dua hari tersebut, namun pelayanan umum, seperti kesehatan dan transportasi publik tetap beraktivitas dengan pengetatan protokol kesehatan.
Gerakan 'Jateng di Rumah Saja' akan diimplementasikan Pemkab Banyumas dengan aturan yang benar-benar akan membatasi mobilitas warganya. ''Kita mendukung sepenuhnya Gerakan 'Jateng di Rumah Saja'. Melalui berbagai kebijakan yang kita ambil, kita akan dorong agar masyarakat di Banyumas selama dua hari tersebut, benar-benar bisa tinggal di rumah saja,'' kata Bupati Achmad Husein, Rabu (3/2).
Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan Pemkab Banyumas selama pelaksanaan gerakan itu, disampaikan Sekda Banyumas Wahyu Budi Saptono. Menurutnya, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan gerakan tersebut, antara lain penutupan ruas jalan di perbatasan.
''Selama dua hari tersebut, warga dari luar kota dilarang masuk wilayah Banyumas. Kalau ada warga dari Jateng yang hendak masuk wilayah Banyumas, akan kita suruh balik. Tidak boleh masuk. Tapi kalau warga Jakarta, misalnya hendak ke Yogyakarta, kita persilakan melanjutkan perjalanan,'' katanya.
Dia menyebutkan, di setiap perbatasan dengan kabupaten akan ada petugas gabungan yang melakukan penjagaan di posko. ''Tim ini akan berjaga selama dua hari penuh. Jadi bukan razia secara random seperti sebelumnya,'' katanya.
Setiap mobil yang melintas baik yang hendak masuk atau keluar wilayah Banyumas, akan diperiksa petugas gabungan. ''Warga Banyumas yang melakukan perjalanan keluar daerah, akan kita minta menunda perjalanannya dan pulang ke rumahnya. Sedangkan warga yang datang dari luar, tidak boleh masuk kecuali bila hanya untuk melintas,'' katanya.
Menurutnya, penjagaan oleh petugas gabungan ini akan dilakukan di seluruh wilayah perbatasan dengan kabupaten lain. Antara lain, di Kecamatan Pekuncen, Lumbir, Tambak, Somagede, Sokaraja dan Sumbang. Sedangkan petugas gabungan yang terlibat, berasal dari unsur linmas, Satpol PP, TNI, Polri, Satpol PP dan personil dari OPD lain yang terkait.
Selain melakukan penyekatan di perbatasan, Wahyu juga menyebutkan, hampir seluruh tempat usaha selama dua hari tersebut diminta untuk tutup. ''Selama dua hari besok, seluruh pusat perbelanjaan seperti mal, toko modern, tempat hiburan, dan obyek wisata. Demikian juga dengan rumah makan, restoran dan kafe,'' katanya.
Dispensasi kebijakan ini, menurut Sekda, hanya diberikan pada pasar tradisional. ''Pasar tradisional tetap diizinkan buka, tapi dengan pembatasan yang cukup ketat. Jumlah pedagang dan warga yang berbelanja, harus dilakukan pembatasan,'' jelasnya.
Untuk memantau kebijakan tersebut, nantinya akan ada petugas tim gabungan yang melakukan pemantauan. ''Nanti ada tim petugas yang memantau. Kalau ternyata masih ada tempat usaha yang buka, akan minta untuk ditutup,'' jelasnya.
Mengenai pemberian dispensasi bagi pasar tradisional, Bupati menyatakan dispensasi ini diberikan agar warga Banyumas tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan barang pokok. ''Lebih dari itu, jangan sampai gerakan ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi berhenti sama sekali. Terutama di tingkat masyarakat bawah,'' katanya.
Selain mal dan pusat perbelanjaan, Husein menambahkan, untuk tempat wisata di Banyumas, selama dua hari pelaksanaan 'Jateng di Rumah Saja', juga akan tutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
